Bontang. DPRD Kota Bontang terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan bahwa regulasi ini menjadi instrumen vital untuk menata sistem transportasi sekaligus mencegah potensi kemacetan di Kota Bontang.
Pernyataan tersebut disampaikan Sahib dalam Rapat Kerja Pembahasan Raperda LLAJ bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Senin (22/6/2026). Menurutnya, pesatnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah kendaraan saat ini menuntut adanya landasan hukum yang kuat dan komprehensif.
“Tujuan kita bagaimana ke depan Kota Bontang bisa terhindar dari kemacetan dan berbagai kendala angkutan. Operasional mobil besar maupun mobil kecil harus diatur agar lalu lintas semakin lancar,” ujar Sahib.
Politikus tersebut juga menekankan bahwa penyusunan Raperda LLAJ harus berorientasi jangka panjang dan tersinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Langkah ini dinilai penting agar pengembangan jaringan transportasi dan penambahan ruas jalan tidak berjalan secara parsial.
“Kalau nanti ada penambahan jalan, tentu harus nyambung dengan pembahasan yang sedang berjalan sekarang. Semua harus simultan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Guna mengejar target pengesahan, Sahib meminta agar proses pembahasan Raperda LLAJ segera dipercepat. Ia mendorong rapat lanjutan dalam dua hingga tiga hari ke depan bisa langsung berfokus pada substansi pasal demi pasal tanpa terhambat oleh kendala teknis yang tidak mendasar.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan solusi apabila muncul perbedaan pandangan, sehingga Kota Bontang segera memiliki regulasi yang mampu mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien.
