Bontang. Instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) mewajibkan Disdikbud didaerah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait 19 poin protokol COVID-19 terbaru. Begitupun sekolah wajib menindaklanjuti sosialisasi tersebut dengan membentuk tim percepatan guna mempersiapkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) aman sesuai protokol COVID-19.
Menanggapi persoalan itu, beberapa pihak sekolah dibontang menanggapi beragam. Seperti SMP Yayasan Pupuk Kaltim (YPK) misalnya, dimana Kepala Sekolah SMP YPK Sinto mengaku pihaknya sudah siap dengan seluruh keputusan yang diambil pemerintah. Meski pihaknya diminta kembali belajar di sekolah, atau menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
“Untuk menghadapi KBM aman sesuai protokol COVID-19, kami menyiapkan segala keperluan seperti tambahan rombongan belajar , menyiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, serta thermo gun bila KBM digelar sekolah. Bahkan kami telah menyusun skema pembelajaran untuk new normal yang aman di tengah wabah COVID-19,” ungkapnya.
Selain itu, SMP YPK juga bakal menerapkan sistem pembelajaran 50% dalam jaringan (daring) dan 50% luar jaringan (luring).Sedangkan untuk pembelajaran daring, sudah disiapkan aplikasi khusus yang dikembangkan yayasan.
“Bila pendidikan luring diaplikasikan, maka kami akan menerapkan sistem pergantian hari dengan pola 2,3 dan 3,2. Pola yang dimaksud yakni beberapa kelas akan dihimpun dalam satu grup, pun jadwal masuk sekolah yang diatur. Seperti kelompok kelas a di pekan pertama masuk 2 hari, di pekan kedua masuk 3 hari begitu seterusnya,” jelasnya.
Sementara itu ada juga sekolah yang mengaku belum siap untuk menyusun skema pembelajaran New Normal yang aman di tengah wabah COVID-19. Seperti kepala SMP Negeri 4 Bontang Margareta Situmeang. Dirinya lebih memilih sekolahnya untuk mempertahankan PJJ ketimbang harus memaksakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Alsannya lebih kepada kekhawatiran terhadap anak didik kami yang dirasa masih sukar untuk diatur ketika diminta disiplin dengan protokol kesehatan. Ditambah sulitnya menyiapkan segala kelengkapan protokol kesehatan mengingat akan banyak biaya yang dikeluarkan pihak sekolah,” terangnya.
Namun begitu, Margareta mengaku tetap akan mengikuti arahan pemerintah sembari mengikuti perkembangan COVID-19.
Laporan: Aris
