Bontang. Program dua ratus juta (Produta) per-RT dari Pemerintah Kota Bontang, dalam upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dipastikan mulai disalurkan pada tahun 2018 mendatang.
Pemerintah pun saat ini tengah menggodok petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penerapan dana tersebut, agar realisasinya tepat sasaran. Namun begitu, penyaluran dana yang bersumber dari APBD Bontang tersebut dipastikan tidak mencapai total Rp200 Juta, tapi hanya Rp 60 juta per RT.
Hal ini menurut Walikota Neni Moerniaeni, dikarenakan keterbatasan kondisi keuangan daerah, serta proyeksi APBD Pemerintah Kota Bontang tahun 2018 yang hanya berkisar Rp1 Triliun lebih.
“Dulu dengan APBD Rp1,9 triliun cuma dapat Rp50 juta, nanti dengan APBD hanya Rp1 triliun saya berani naikkan jadi Rp60 Juta per RT,” kata Neni.
Dikatakan Walikota, penyaluran dan realisasi dana bagi 500 RT se-Kota Bontang ini dipastikan berbeda dengan program Prolita pada periode kepemimpinan sebelumnya. Sebab, dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan yang lebih produktif, dan diharuskan mengarah pada visi misi pemerintah, yakni green city dan creative city.
“Saya tidak ingin lagi anggaran itu untuk seragam pengajian, beli tenda, dan sejenisnya. Tapi lebih pada hal produktif. Misalkan gerakan seribu keramba atau budidaya lele dumbo, sehingga hasilnya kelihatan dan bisa bermanfaat,” terang Walikota.
Ditegaskannya, jika penerapan anggaran Rp60 juta tersebut ada yang tidak dimanfaatkan bagi kegiatan yang produktif serta mengarah pada visi misi pemerintah, maka pihaknya akan memberikan sanksi kepada RT bersangkutan. Dan tidak akan mencairkan anggaran tahun selanjutnya.
“Hal ini kami lakukan agar seluruh RT di Bontang dapat memanfaatkan dana tersebut untuk hal yang lebih produktif dan menguntungkan. Terutama dalam hal peningkatan perekonomian warga di RT tersebut,” tandasnya.
Aadapun dana sebesar tersebut nantinya juga termasuk gaji serta insentif Ketua RT dan kadernya. (*)
Laporan: Sary & Aris
