Bontang. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan masyarakat Bontang yang tergabung dalam Alisansi Masyarakat Bontang Menggugat (AMBM), mendapat respon langsung Walikota Neni Moerniaeni, yang mendatangi langsung para peserta aksi bersama pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Artahnan Saidi, dan Direktur PDAM Tirta Taman Suramin. Pemerintah meminta sejumlah perwakilan masyarakat untuk mediasi, terkait tuntutan yang dilayangkan kali ini.
Sejumlah perwakilan masyarakat kembali meminta pemerintah untuk dapat segera mencabut kebijakan kenaikan tarif PDAM, karena selain harga yang terlalu tinggi dan membuat kaget masyarakat. Pilihan menaikkan tarif yang dilakukan pemerintah dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, merupakan kebijakan yang diambil pada momentum yang tidak tepat.
“Kami ingin ini (tarif baru PDAM) segera dicabut, karena sangat menyengsarakan masyarakat. Ditambah lagi perekonomian kita saat ini sedang tidak stabil. Apa tidak kasihan melihat warga makin menderita,” ujar Ketua PEKAT Bontang, Jerry Coimle.
Senada, penanggungjawab aksi AMBM Muhammad Muqrim, pun menilai kebijakan yang diambil pemerintah Kota Bontang bersama PDAM dalam menaikkan tariff baru PDAM, sangat tidak tepat dilaksanakan pada saat ini. Terlebih pada praktiknya, kenaikan harga yang dialami masyarakat tak hanya 100 persen, namun bahkan ada yang mencapai 200 persen. Dan, hal ini menurutnya jelas sangat merugikan.
“Itu yang terjadi dilapangan, banyak masyarakat yang mengeluh dan kaget dengan pembayaran air sejak ada kenaikan. Hal seperti ini kan sangat merugikan bagi masyarakat,” paparnya.
Baca Juga: Tolak Kenaikan Tarif PDAM, Ratusan Warga Gelar Unjuk Rasa
Namun begitu, mediasi yang digelar di ruang pertemuan PDAM Tirta Taman ini berlangsung tegang, dikarenakan terjadi selisih pendapat antara perwakilan masyarakat bersama Pemerintah dan PDAM. Dimana Walikota Neni menyatakan belum bisa membatalkan kebijakan kenaikan tarif air dengan cepat, dan akan mengkaji ulang terlebih dulu.
Dikatakan Neni, pihaknya tidak memprioritaskan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari kenaikan tarif air, namun lebih kepada pertimbangan biaya perawatan operasional dan produksi air PDAM yang di distribusikan kepada masyarakat. Dimana hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih selama ini tarif air tidak pernah naik sejak tahun 2007.
“Selama ini Pemerintah juga menurutnya tidak pernah mensubsidi tarif air, melainkan hanya berupa bantuan penyertaan modal untuk pembangunan seperti water treatment plant (Wtp),” ucapnya.
Selain itu, Neni pun mengakui jika kenaikan tarif air menjadi hal yang tak populis. Sehingga menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Namun ia meyakinkan jika pemerintah akan mempertimbangkan jumlah kenaikan tarif air, sehingga tidak memberatkan masyarakat.
“Pemerintah sangat responsif akan hal ini, makanya kami akan mengkaji ulang penyesuaian tarif air. Tapi kalau untuk langsung mencabut ketetapan yang dimaksud, kami tidak bisa melakukan secepat itu,” tambah Neni.
Mendengar pernyataan itu, masyarakat yang hadir dalam kesempatan itu pun merasa kecewa akan keputusan Pemerinta. Bahkan tak sedikit yang meminta walikota mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak sesuai dengan komitmen awal untuk mensejahterakan masyarakat Bontang.
“Katanya akan membuat hidup yang lebih baik, tapi kenyataannya sekarang kayak gini. Saya sangat kecewa,” ungkap salah seorang ibu rumah tangga yang ikut dalam aksi tersebut. (*)
Laporan: Yulianti Basri