Bontang. Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh warga. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (29/7/2026).
Dalam arahannya, Agus Haris menyoroti persoalan klasik warga di kawasan perbatasan Kota Bontang yang sering kali terkendala wilayah administratif hukum saat mengakses pelayanan dasar, meski memegang KTP Bontang. Ia meminta seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk tidak ragu memberikan pelayanan prima dengan mengedepankan asas kemanusiaan.
“Jangan lagi melihat wilayah. Saya sampaikan kepada teman-teman lurah, camat, dan semua dinas, layani saja mereka. Kasihan warga kita di perbatasan. Pelayanan itu berbasiskan masyarakat dan merupakan hak individu warga negara untuk didampingi negara,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan ruang menyerap aspirasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang, Budiman, melaporkan bahwa pihaknya terus melahirkan berbagai inovasi untuk menjangkau seluruh lapisan warga, termasuk masyarakat rentan adminduk.
“Disdukcapil Kota Bontang telah menghadirkan layanan prioritas inovasi Gecapil Peduli untuk mendatangi langsung warga rentan seperti lansia, disabilitas, dan warga sakit di lokasi berada. Selain itu, kami juga meluncurkan aplikasi Pondok Pasilan untuk mempermudah pengajuan dokumen kependudukan secara daring,” ujar Budiman.
Sementara itu, apresiasi tinggi datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Disdukcapil Provinsi Kaltim, Kasmawati, memuji langkah progresif Pemkot Bontang yang dinilainya konsisten berada di barisan terdepan dalam pelayanan adminduk.
“Pelayanan adminduk merupakan wajah dari pemerintah daerah karena berada di garis terdepan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data Kemendagri per 27 Januari 2026, capaian perekaman KTP-el Kota Bontang berhasil menempati peringkat ke-14 nasional dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia dengan persentase 99,28 persen,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Bontang berharap sinergi lintas sektor serta kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten tetangga dan Pemerintah Provinsi Kaltim dapat segera menuntaskan berbagai hambatan pelayanan warga di daerah perbatasan.
