Bontang. Abdul Rasyid, ketua KNPI Bontang tegas meminta pemerintah Kota Bontang mengakui satu kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dibawah kepemimpinan DPP Fahd El Fouze Arafiq. Sikap tersebut ditunjukan dengan menggelar pertemuan bersama Walikota Bontang pada Jumat (15/7/2016) di kantor Walikota Bontang.
Dijelaskan Abdul Rasyid , tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menolak karena secara sah Presiden Republik Indonesia telah mengakui keabsahan Musda KNPI ke VIII tahun 2015 lalu, yang menentapkan Fahd El Fouze Arafiq sebagai ketua umum. Selanjutnya pada tingkat Provinsi Kaltim diketuai Hj. Dayang Donna Faroek dan tingkat daerah tongkat estafet kepemimpinan KNPI Bontang dipegang olehnya. “Hari ini kami bersilaturahmi ke bu Wali dengan misi mendorong pemerintah untuk mengakui satu kepengurusan KNPI, sesuai dengan statement Presiden RI melalui Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan pada Rakernas II (20/6/2016) di Jakarta) yang mengesahkan DPP KNPI Fahd Arafiq dengan dukungan 97 OKP secara Nasional,” ungkap Ketua KNPI Bontang.
Rasyid berharap dari pertemuan ini, pemerintahan Neni – Basri dapat bersinergi dengan DPD II KNPI Bontang, sehingga berbagai langkah strategis dapat dijalankan guna mendukung program pemerintah 5 tahun kedepan. Namun apabila sikap pemerintah daerah justru sebaliknya, maka KNPI Bontang siap berdiri sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah, artinya apabila kebijakan pemerintah daerah tidak berpihak pada kepentingan rakyat maka KNPI akan bereaksi keras, tapi juga siap mendukung kebijakan pro rakyat.
“ kita lihat saja reaksi pemerintah nanti, jika memberikan sambutan yang baik dengan misi kami, maka KNPI sudah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung program pemerintah, kalau sebaliknya maka KNPI akan menjadi penyeimbang pemerintah. Jika ada kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat maka kami akan bertindak tegas, tapi juga tidak siap mendukung program yang pro rakyat,” papar Rasyid.
Kedepan KNPI meminta pemerintah dapat konsisten memberdayakan potensi pemuda yang dimiliki Kota Bontang sebagai aset yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Laporan : Kartika Anwar & Revo
