Bontang. Pemerintah Kota Bontang segera mengumpulkan seluruh kontraktor yang terlibat kegiatan proyek pembangunan Pemerintah tahun 2016. Hal ini sebagai tindak lanjut adanya kemungkinan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di triwulan ketiga dan keempat di tahun 2016 sebesar Rp 190 Miliar, yang terancam tak dapat dicairkan pemerintah pusat.
Dimana dana tersebut lah yang akan digunakan untuk membayar seluruh kegiatan proyek yang bersumber dari dana DAK.
Dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Bontang Amiluddin, dikumpulkannya karyawan tersebut dalam rangka memberi pemahaman dan penjelasan, terkait kondisi keuangan Pemerintah Kota Bontang, serta kondisi realisasi anggaran yang ada dari pemerintah pusat.
“Dari pertemuan itu diharapkan kontraktor dapat memahami situasi yang tengah membelit pemerintah saat ini, untuk bisa tetap kooperatif dengan pemerintah,” ujar Amiluddin.
Pertemuan dengan para kontraktor rencananya akan dibagi menjadi dua kelompok, mengingat ada kontraktor mengerjakan proyek dengan sumber anggaran yang berbeda. Diantaranya proyek yang bersumber dari dana DAK, dan proyek melalui sumber dana APBD Bontang.
“Karena materi dan sumber anggaran berbeda, makanya pemerintah akan membagi dua sesi pertemuan,” tambahnya.
Meski begitu, ditegaskan Amiluddin, pemerintah tetap komitmen untuk membayar seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan para kontraktor. Bahkan, saat dana DAK dan DBH sebesar Rp 190 Miliar tidak dicairkan pemerintah pusat, Pemkot Bontang akan tetap membayar kontraktor menggunakan dana Apbd Bontang tahun 2017 mendatang.
“Insya Allah semua akan kita bayar bagaimanapun caranya,” pungkasnya. (*)
Laporan : Sary & Aris