Bontang. Kebijakan pemerintah pusat yang berencana menerapkan ppn pada sejumlah sektor termasuk pendidikan, menuai kritik dari berbagai pihak. Kali ini kritikan datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Agus Haris.
Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Swasta (PGS) Bontang ini, jika wacana tersebut diberlakukan, maka akan semakin banyak generasi muda bangsa yang mengalami putus sekolah akibat mahalnya biaya pendidikan. Padahal, menurut agus haris, pendidikan merupakan hak asasi manusia dan dijamin ketersediaannya oleh negara.
“Sehingga jika jasa pendidikan dikenakan pajak, maka hal tersebut akan bertentangan dengan cita-cita negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya.
Lebih lanjut politikus Partai Gerindra ini menyebut, kebijakan pemerintah untuk menerapkan pajak PPN terhadap dunia pendidikan di masa pandemi ini terbilang ngawur. Pasalnya, meski dirinya menyadari banyaknya dana yang dibutuhkan negara untuk membayar utang, namun bukan berarti negara bisa seenaknya memeras rakyat untuk membantu membayarkan utang melalui penerapan pajak yang dinilai asal.
Laporan: Sary | Rudy
