Bontang. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal secara ketat seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah di Kota Bontang.
Menurut Andi Faiz, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak menjadi jaminan bahwa pelaksanaan program pemerintah daerah sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan atau fraud. Oleh karena itu, DPRD akan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap catatan maupun temuan auditor.
“WTP bukan berarti tidak ada fraud. Yang paling penting adalah bagaimana rekomendasi dari BPK itu dijalankan dan diselesaikan,” ujar Andi Faiz.
Ia menjelaskan, rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi dasar bagi DPRD Bontang untuk memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Langkah ini diambil guna meminta penjelasan sekaligus memastikan proses tindak lanjut atas temuan BPK berjalan sesuai ketentuan hukum.
Sejumlah temuan yang lazim muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK antara lain kewajiban pengembalian anggaran, kelebihan pembayaran, hingga persoalan kelebihan volume pekerjaan pada proyek fisik.
“Kalau ada rekomendasi pengembalian, kelebihan bayar, atau persoalan volume pekerjaan, itu semua akan kita panggil OPD-nya untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Andi Faiz ini menerangkan perbandingan mekanisme pengawasan hasil BPK dengan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Dalam LKPJ, DPRD melakukan pendalaman data secara langsung bersama OPD. Sementara pada LHP BPK, legislatif berfokus mengawal rekomendasi resmi yang telah disusun tim auditor.
“Kalau BPK ini kan sudah ada entry meeting, exit meeting, dan hasil rekomendasinya sudah disajikan. Tugas kita mengawal penyelesaiannya,” kata dia.
Ia berharap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dapat bersikap kooperatif dalam menindaklanjuti setiap catatan BPK demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
“Semua rekomendasi itu akan menjadi acuan untuk perbaikan ke depan supaya pengelolaan anggaran semakin baik,” pungkasnya.
