Bontang. Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk segera membenahi sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum. Langkah ini dinilai mendesak lantaran realisasi retribusi parkir hingga saat ini belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai solusinya, Heri mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir. Menurutnya, keberadaan lembaga khusus ini akan membuat tata kelola parkir menjadi lebih terstruktur, transparan, dan terawasi dengan baik.
“Kalau memang pengelolaan yang ada belum berjalan maksimal, kita perlu mencari skema yang lebih tepat. Salah satunya melalui pembentukan UPT sehingga mekanisme pengelolaannya lebih jelas,” ujar Heri saat rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang.
Politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan, pembentukan UPT Parkir juga akan memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses pengangkatan tenaga pengelola maupun pembentukan pola kerja sama. Jika nantinya pemerintah memilih opsi pihak ketiga, Heri meminta agar kesiapan organisasi pengelolanya dimatangkan sejak awal.
“Kalau memang nantinya melibatkan pihak ketiga, organisasinya harus dipersiapkan sejak sekarang. Saat proses pengajuan masih berlangsung, kelompok atau organisasi yang memenuhi syarat bisa diajukan sehingga ketika rekrutmen dilakukan semuanya sudah siap,” tegasnya.
Heri menyayangkan potensi retribusi parkir yang besar belum tergarap maksimal, padahal pertumbuhan kendaraan di Bontang terus meningkat. Ia menegaskan, tujuan pembenahan ini bukan sekadar mengejar peningkatan penerimaan daerah, melainkan juga menghadirkan pelayanan parkir yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
“DPRD ingin sistem parkir di Kota Bontang benar-benar tertata. Kalau kelembagaannya kuat dan pengelolaannya profesional, saya yakin penerimaan daerah juga akan meningkat,” pungkasnya.
