Bontang. Ketua Komisi 1 Dprd Kota Bontang Agus Haris, meminta guru tidak menggelar aksi demo terkait rencana penghapusan Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) Pns pada 2017 mendatang.
Menurutnya, penyampaian aspirasi tidak harus dilakukan dalam unjuk rasa, namun bisa dilakukan dengan berdialog. Penyampaian aspirasi atau keberatan dengan cara berdialog jauh lebih berwibawa dan sopan. Terlebih, saat ini muncul wacana TPP tidak akan dihapus, namun disamaratakan sebesar 1 juta rupiah per orang.
“Lagian kalau demo pada jam sekolah, tentu akan merugikan generasi muda yang memiliki hak untuk mendapatkan ilmu. Jadi saya sarankan guru dapat berpikir ulang sebelum memutuskan untuk turun ke jalan,” paparnya.
Kalaupun guru tetap ingin melakukan aksi menyampaikan aspirasi, ia menyarankan agar dilaksanakan di luar jam belajar. Selain itu, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara sopan dan halus, serta tidak anarkis dan menimbulkan kekacauan yang dapat merugikan masyarakat umum.
“Itu kalau masih ingin melakukan aksi, tapi saya harap jangan lah,” pungkasnya.(*)
Laporan : Sary & Ariston
