Bontang. Menjeritnya ratusan kontraktor akibat belum adanya kejelasan pembayaran pekerjaan oleh Pemerintah Kota Bontang, ditanggapi Walikota Neni Moerniaeni. Dikatakannya, pemerintah akan mengupayakan pembayaran yang diminta kontraktor dapat dilakukan pada pertengahan Januari 2017 ini bisa dilakukan. Dengan nominal mencapai Rp 195 miliar.
“Kalau ada anggaran, Pemerintah pasti akan bayarkan. Makanya ini lagi kita rapatkan agar bisa dilakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan,” ujar Neni.
Dijelaskan Neni, ia telah berkoordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam upaya percepatan pembayaran proyek yang kini terus ditagih kontraktor lokal Bontang. Bahkan sebelum Perubahan APBD 2017 disahkan, melalui pergeseran yang dimaksud.
“Opsi ini boleh dilakukan dan tidak melanggar regulasi, karena didukung Permendagri No 31 tahun 2016 Tentang Penyusunan APBD 2017. Istilahnya kita bayarkan dulu, baru nomenklaturnya dimasukkan dalam APBD Perubahan,” tambahnya. (*)
Neni berharap, para kontraktor bisa sedikit bersabar menunggu opsi ini bisa dilakukan pemerintah. Meski dirinya memahami kondisi yang membuat para kontraktor dikejar berbagai pihak pasca pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai kontrak.
“Saya harap semua bisa bersabar, karena semua tengah kami bahas,” tutupnya.(*)
Laporan : Tim Liputan Pktvbontang
