Samarinda. Polda Kalimantan Timur (Kaltim) telah melaksanakan Simulasi Pengamanan Kota (Sispamkota) sebagai bagian dari upaya persiapan Operasi Mantap Brata dalam mengamankan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 mendatang. Kegiatan ini juga ditandai dengan deklarasi damai yang diikuti oleh seluruh ketua partai politik.
Simulasi ini adalah peragaan praktik sistem pengamanan dan pengendalian gangguan keamanan di wilayah kota, khususnya Samarinda. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran instansi TNI/Polri dan instansi terkait lainnya. Dalam rangkaian simulasi ini, beberapa skenario keamanan disimulasikan, mulai dari pengamanan capres dan cawapres saat berkampanye, antisipasi kerusuhan dan huru-hara akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemungutan suara, hingga simulasi ancaman terorisme dan pengeboman.
Selain simulasi pengamanan, dilakukan juga deklarasi pemilu damai yang disimbolkan dengan pelepasan burung merpati. Seluruh wakil daerah dari masing-masing partai politik yang akan berpartisipasi dalam kontestasi politik mendatang turut menandatangani papan deklarasi.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, menghimbau kepada masyarakat untuk ikut menjaga kondusivitas dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Meskipun telah dilakukan berbagai antisipasi dan kesiapsiagaan, Kalimantan Timur dinilai sebagai salah satu daerah yang minim konflik dan kerawanan. Hal ini terbukti dengan Kaltim berada di urutan ke-26 dalam indeks potensi kerawanan pemilu mendatang.
“Saya berharap seluruh masyarakat Kaltim untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan semangat yang damai dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang positif. Saya juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga ketertiban selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung,” ucapnya.
Rangkaian kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Tactical Floor Game sebelumnya. Namun, kali ini, simulasi dilakukan langsung di lapangan sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan. Samarinda dipilih sebagai fokus utama dalam pengamanan karena kota ini menjadi pusat pemerintahan ibukota Kalimantan Timur.
