Bontang. PT Pupuk Kalimantan Timur mengharap dukungan pemerintah pusat terhadap jaminan pasokan gas, untuk kelangsungan produksi perusahaan dalam jangka panjang. Disamping formula harga gas bumi untuk seluruh pabrik Pupuk Kaltim dengan harga yang kompetitif, dalam artian satu perusahaan satu harga.
Hal itu dikemukakan Direktur Utama Pupuk Kaltim Bakir Pasaman, saat kunjungan kerja Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto. Selasa, 31 Juli 2018.
Jaminan ketersediaan pasokan gas menurut Bakir, sebagai bentuk antisipasi terhadap disrupsi industri, dimana Pupuk Kaltim sebagai produsen pupuk untuk kepentingan pangan Nasional, dapat menjadi industri petrokimia yang mampu menghadapi tantangan tersebut.
Disamping juga melakukan sejumlah inovasi melalui pembangunan pabrik methanol dan turunannya, serta Shifting (peralihan) dari pupuk Anorganik ke pupuk Bio Chemical.
Selain itu, pembangunan pabrik methanol juga diharap menjadi trigger pertumbuhan industri petrokimia nasional, yang selama ini berbasis Naphta dengan pasokan yang sangat bergantung terhadap impor.
“Maka dari itu, dukungan sangat kami harap bisa diberikan Kementerian ESDM untuk kelangsungan industri Pupuk Kaltim,” ujarnya.
Menanggapi itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, menyebut kunjungan kerja ini sejalan dengan harapan Pupuk Kaltim, sebagai wujud dukungan terhadap pabrik yang akan dibangun dalam rangka antisipasi disrupsi industri, sekaligus mendorong ketersediaan gas jangka panjang dengan harga yang kompetitif.
Hal itu mengingat pasokan gas Kaltim yang tidak menyasar sektor LNG Sport untuk kebutuhan ekspor, untuk dimaksimalkan bagi pemenuhan kebutuhan domestik.
“Bahkan jika gas Kaltim habis, pemerintah pusat juga tidak akan tinggal diam untuk terus mendukung kelangsungan industri di kawasan timur Indonesia. Bisa saja nanti kita upayakan memasok gas dari kawasan lain untuk kebutuhan disini,” terangnya.
Ditambahkan Djoko Siswanto, upaya lain terkait dukungan terhadap pasokan gas bagi kelangsungan industri domestik juga dilakukan Dirjen Migas dengan segera menerbitkan neraca gas Nasional, yang saat ini tinggal menunggu persetujuan Menteri ESDM.
Termasuk usulan satu harga untuk satu pabrik, juga menjadi pembahasan khusus yang tengah dibicarakan pada tataran pengambil kebijakan di Kementerian ESDM. (*)
Laporan: Faisal