Bontang. Ketua Forum Peduli Pendidikan dan Guru (FPPG) Kota Bontang Nasrul, mengatakan pihaknya masih pikir-pikir untuk menggelar aksi unjuk rasa 24 November 2016 mendatang, yang sebelumnya matang direncanakan sebagai wujud penyampaian aspirasi secara terbuka. Menyusul rencana penghapusan tunjangan pendapatan penghasilan (TPP) pegawai negeri sipil pada 2017 oleh pemerintah.
“Masih kami koordinasikan ulang terkait rencana tersebut,” ujarnya saat ditemui pasca pertemuan yang digelar di kediaman Kahar Kalam, tokoh masyarakat Bontang, Senin malam 21 November 2016. Bersama perwakilan DPRD Bontang yang dihadiri Arif Amd dari Fraksi Hanura Perjuangan.
Keputusan sementara ini kata Nasrul atas banyaknya saran dan masukan yang mengimbau rencana tersebut tidak dilakukan, lantaran banyaknya dampak dan konsekuensi yang akan ditimbulkan nantinya.
“Saya akan sampaikan dulu saran dan masukan ini kepada teman-teman, apakah akan tetap lanjut atau seperti apa,” tambahnya.
Sementara Ketua Fraksi Hanura Perjuangan Arif Amd, dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya akan segera melakukan mediasi antara pemerintah dengan guru di Kota Bontang. Dan akan memfasilitasi tuntutan para guru, untuk tidak mengabaikan tuntutan yang disampaikan.
“Saya sendiri yang akan langsung sampaikan ke pemerintah dan meminta hal ini (Tunjangan Penghasilan Pegawai) diakomodir, yang penting jangan ada aksi dulu.” papar Arif.
Senada Kahar Kalam turut meminta para pegawai di lingkup pemerintah Kota Bontang dapat mendukung kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah. Sehingga dapat melakukan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakatnya.
“Kita jangan merongrong dibelakang sehingga menambah beban lagi, Makanya saya harap aksi damai pada 24 November tidak dilakukan, namun dibicarakan dengan cara yang lebih baik,” terangnya.
Sebelumnya guru yang tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan dan Guru (FPPG) Bontang mengancam akan melakukan aksi damai 24 November 2016 mendatang, sebagai wujud penyampaian aspirasi secara terbuka menyusul rencana penghapusan TPP oleh pemerintah. Ditambah rekomendasi yang sebelumnya disampaikan melalui Dprd menurut FPPG, tidak diakomodir dengan baik oleh pemerintah.(*)
Laporan : Faisal
