Samarinda. Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 mengalami pemangkasan signifikan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa seluruh program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap aman dan tidak terdampak pengurangan anggaran.
APBD 2026 yang disahkan DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim bernilai Rp15,15 triliun, turun sekitar Rp6 triliun dari proyeksi awal dalam KUA-PPAS. Namun, Gubernur Rudy memastikan pemangkasan dilakukan secara proporsional pada seluruh sektor, tanpa menyentuh program prioritas publik.
“Pemangkasan dilakukan merata, tetapi program untuk masyarakat tetap aman dan tidak tersentuh,” tegas Rudy seusai Rapat Paripurna ke-47 di Gedung D DPRD Kaltim.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan layanan dasar dan program strategis yang dibutuhkan warga. Salah satunya adalah Program Bantuan Pendidikan atau GratisPol Kaltim, yang dipastikan berjalan sesuai rencana meskipun terjadi penyesuaian anggaran pada sektor lain.
Rudy menyebutkan bahwa keputusan mempertahankan program-program tersebut didasarkan pada prioritas kesejahteraan masyarakat, terutama pada bidang pendidikan yang dianggap penting untuk pembangunan sumber daya manusia di Kaltim.
“Program pendidikan harus tetap jalan karena itu kebutuhan dasar masyarakat dan investasi jangka panjang untuk Kaltim,” ungkapnya.
Pemprov Kaltim juga memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan P3K tetap aman. Pemerintah menegaskan bahwa meskipun penyusunan APBD tahun ini lebih panjang dan membutuhkan penyisiran ulang pendapatan daerah, layanan publik dan program untuk masyarakat tidak akan dikurangi.
Dengan ketegasan ini, pemerintah berharap kepercayaan publik tetap terjaga serta pelaksanaan program prioritas dapat terus berjalan optimal demi pemerataan layanan dan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
