Bontang. Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, menyebut politik uang serta politisasi Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA) merupakan kendala terbesar dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas. Basri pun meminta seluruh elemen masyarakat, terutama yang terlibat dalam kepemiluan untuk komitmen dan konsisten menyatakan perlawanan terhadap politik uang dan SARA.
Menurutnya, hal tersebut dapat menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus mengganggu stabilitas dan persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia.
“Maka dari itu, sangat perlu bagi kita untuk memahami dan menghindari politik uang maupun hal lain yang menyinggung SARA, dalam pelaksanaan Pilkada, Khususnya Pilgub Kaltim 2018,” ujar Basri, saat menghadiri deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan SARA yang digelar Bawaslu Bontang, di Hotel Bintang Sintuk. Rabu (14/2) pagi.
Basri Rase mengaku optimis, pelaksanaan Pilgub Kaltim di Kota Bontang akan berlangsung dengan bersih dan damai, tanpa adanya politik transaksional atau SARA.
“Dari hasil pemetaan Bawaslu RI, Kaltim masuk pada daerah yang berpotensi politisasi SARA. Tapi jika melihat ciri khas masyarakat Bontang yang mulai cerdas dan tidak mudah terprovokasi, saya yakin sangat minim hal itu terjadi,” tambah Basri.
Baca Juga: Kawal Pilgub Kaltim, Bawaslu Bontang Deklarasi Tolak Politik Uang dan SARA
Namun begitu, ia tetap mengimbau seluruh pihak untuk bersikap profesional dan menjunjung tinggi integritas, guna mewujudkan Pilgub Kaltim yang bersih, sehat, dan jujur. (*)
Laporan: Sary | Faisal
