Bontang. Belum digunakan sebagai fasilitas pendidikan, gedung baru milik SMU Negeri 1 Bontang mengalami keretakan disejumlah bagian. Dua dari 3 gedung yang berdiri sebagai fasilitas pendidikan senilai Rp. 59 Miliar tersebut, di dapati retak pada sejumlah bagian dinding, dan sisi bangunan luar. Begitupun dengan bagian teras serta kaca bagian depan yang tak lagi tampak di posisinya.
“kacanya itu longgar kayaknya, dan jatuh gitu aja beberapa waktu lalu,” papar salah seorang murid SMU negeri 1 yang ditemui disekitar lokasi.
Hal ini langsung mendapatkan sorotan berbagai pihak. Terutama Komisi 1 Dprd Bontang yang menyayangkan kondisi tersebut, mengingat pemanfaatan gedung belum sama sekali dilakukan. Disamping itu perencanaan juga dinilai tidak terstruktur dengan baik, sehingga pelaksanaan pembangunan gedung dengan nominal fantastis tersebut sempat molor dari dokumen kontrak.
“ perencanaan pembangunannya kami lihat kurang baik, sehingga bangunan seakan asal jadi saja. Disamping itu pengerjaannya kan molor juga dari jadwal,” terang Ketua Komisi 1 Dprd Bontang, Agus Haris.
Maka dari itu Agus Haris meminta Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk meneliti lebih lanjut kerusakan yang terjadi, sebelum serah terima dari kontraktor dilaksanakan. Kelayakan gedung untuk dimanfaatkan harus benar-benar dipastikan, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari.
“pemerintah kami minta untuk pastikan dulu penyebab kerusakan yang terjadi, serta kelayakan gedungnya. Hal ini perlu untuk menghindari resiko kesalahan kontruksi. Kalau perlu tunda dulu pelunasan pembayaran jika tidak diselesaikan kontraktor,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Pansus P2APBD DPRD Kota Bontang, Bilher Hutahean. Dimana hasil peninjauan langsung yang dilakukan pihaknya, kondisi ini sama sekali belum dapat dikatakan layak sebagai fasilitas pendidikan. Kontraktor diminta Bilher untuk segera menyelesaikan perbaikan, yang menurutnya kini telah dilaksanakan.
“kondisi nya sangat riskan dan berisiko setelah kami lihat langsung ke lapangan. Pemkot jangan lunasi dulu pembayaran sebelum perbaikan dilakukan kontraktor selesai 100 persen. Dan gedung benar-benar dinyatakan layak dan aman untuk digunakan,” jelasnya.
Laporan : Revo Adi M
